Jakarta Selatan Pos – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menekankan pentingnya dukungan dan komitmen dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan petani tembakau. Ketua Dewan Pimpinan Cabang APTI Pamekasan, Samukrah, mengungkapkan bahwa langkah-langkah yang strategis dan tepat sangat dibutuhkan untuk memajukan pertanian tembakau di Indonesia.
Samukrah menyatakan bahwa pemerintah harus memberikan pendampingan teknis kepada petani tembakau dan cengkeh. Pendampingan ini mencakup akses terhadap permodalan dan penyediaan infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan produktivitas. Menurutnya, dengan infrastruktur yang baik, petani dapat mengelola hasil pertanian dengan lebih optimal dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya berdampak pada hasil panen, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.
APTI juga mengingatkan agar Presiden Prabowo tidak menandatangani Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Menurut mereka, konvensi ini tidak mempertimbangkan aspek kehidupan para pemangku kepentingan di sektor pertembakauan, baik dari hulu hingga hilir. “Kami ingin melindungi ekosistem pertembakauan nasional dari tekanan internasional melalui FCTC. Oleh karena itu, kami meminta Presiden untuk menolaknya,” ujar Samukrah saat dihubungi melalui telepon di Jakarta, Jumat.
Lebih lanjut, Samukrah berharap Presiden meninjau kembali Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Ia menilai bahwa produk hukum yang dihasilkan oleh Kementerian Kesehatan dapat memberikan dampak buruk bagi industri hasil tembakau (IHT) dan mengancam kehidupan petani tembakau serta cengkeh di tanah air.
Ketua Umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pamekasan, Homaidi, juga menambahkan bahwa permintaan pasar terhadap tembakau tidak pernah surut. Oleh karena itu, produksi tembakau diharapkan selalu optimal untuk memenuhi permintaan baik di pasar domestik maupun internasional. “Tembakau memiliki tempat tersendiri bagi Indonesia, sehingga pemerintah perlu turun tangan untuk mengatur mekanisme dan regulasi yang tepat,” ujarnya.
Homaidi menggarisbawahi beberapa target yang perlu dicapai, termasuk peningkatan produktivitas tembakau, kesejahteraan petani dan buruh tembakau, serta revitalisasi industri hasil tembakau. Ia meminta agar dinas-dinas terkait memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian tersebut.
Dalam sektor on-farm, kebijakan pemerintah daerah harus sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh pemerintah pusat. Ini mencakup peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani melalui berbagai bentuk bantuan, baik materiil maupun peningkatan keterampilan. Sementara dalam sektor off-farm, kebijakan dan program pemerintah harus fokus pada perbaikan daya saing industri tembakau melalui kegiatan revitalisasi yang dapat mendorong pertumbuhan sektor hulu.
Dengan demikian, inilah momentum bagi Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih untuk menunjukkan keberpihakan terhadap ekosistem pertembakauan yang telah memberikan kontribusi nyata bagi negara. Diharapkan, dengan dukungan dan kebijakan yang tepat, kesejahteraan petani tembakau dan industri terkait dapat meningkat secara signifikan.
