https://www.merdeka.com/
Jaksel Pos – Rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan perkembangan pesat dengan adanya penambahan fasilitas berupa kantor menteri dan hunian bagi aparatur sipil negara (ASN). Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa jumlah kantor menteri yang semula direncanakan sebanyak 36 unit akan ditambah menjadi 48 unit. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan yang semakin kompleks di era baru setelah pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.
Penambahan jumlah kantor ini disesuaikan dengan jumlah kementerian dalam Kabinet Indonesia Maju. Pada perencanaan awal, Otorita IKN menyiapkan 36 unit kantor. Namun, dengan adanya perkembangan dan peningkatan kebutuhan yang diproyeksikan di masa mendatang, jumlah ini ditingkatkan menjadi 48 unit. Basuki menekankan bahwa langkah ini penting untuk mengakomodasi potensi perluasan kementerian atau pembentukan badan-badan baru di masa mendatang. Selain penambahan kantor, Otorita IKN juga mempersiapkan penambahan hunian untuk menteri dan ASN yang akan bertugas di ibu kota baru.
Namun, realisasi dari penambahan gedung dan hunian ini memerlukan koordinasi lintas kementerian yang matang. Basuki menjelaskan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan berbagai kementerian terkait, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), untuk memastikan kesiapan dalam memindahkan ASN ke IKN secara bertahap. Dalam hal ini, diperlukan keputusan strategis mengenai jadwal pemindahan serta siapa saja yang akan dipindahkan terlebih dahulu, mulai dari pejabat eselon I hingga staf biasa.
Pembangunan IKN sendiri direncanakan akan berlangsung dalam dua tahap utama, yaitu tahap pertama pada 2025 dan tahap kedua pada 2028. Tahap pertama difokuskan pada penyelesaian infrastruktur dasar yang dibutuhkan untuk kegiatan pemerintahan pusat. Basuki mengungkapkan bahwa target penyelesaian tahap pertama ini diharapkan bisa tercapai pada Desember 2024. Pada akhir 2024, hampir semua gedung perkantoran yang diperlukan untuk operasional kementerian dan 47 menara hunian bagi ASN sudah siap digunakan. Selain gedung-gedung perkantoran, fasilitas pendukung seperti restoran, tempat hiburan, dan pusat perbelanjaan juga sudah mulai dibangun untuk menciptakan ekosistem kota yang nyaman.
Selain itu, beberapa gerai sudah mulai beroperasi sebagai bagian dari persiapan pembukaan fasilitas umum di IKN. Contohnya, gerai kopi seperti Excelso dan beberapa rumah makan lainnya sudah mulai dibuka untuk melayani kebutuhan para pekerja proyek dan penduduk yang mulai berdatangan ke IKN. Pemerintah juga telah berupaya membangun fasilitas transportasi yang memadai untuk mendukung mobilitas di ibu kota baru ini.
Pada tahap kedua yang dijadwalkan selesai pada 2028, fokus pembangunan akan bergeser ke infrastruktur bagi lembaga yudikatif dan legislatif. Fasilitas yang akan dibangun mencakup gedung-gedung penting untuk Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), serta gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Basuki menyebutkan bahwa fokus pembangunan pada tahap kedua ini adalah menciptakan lingkungan yang optimal bagi operasional lembaga-lembaga tersebut, sesuai dengan arahan Presiden.
Pemindahan ASN ke IKN direncanakan akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, pejabat tinggi seperti eselon I dan II akan menjadi kelompok pertama yang pindah. Proses ini sedang dalam koordinasi dengan Menpan RB untuk memastikan kesiapan dari segi fasilitas dan tempat tinggal. Selain itu, hunian bagi ASN juga sudah disiapkan dalam bentuk apartemen yang berada di 47 menara yang telah dibangun di area IKN. Fasilitas hunian ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan para ASN yang akan bekerja di ibu kota baru, dengan mempertimbangkan kenyamanan dan aksesibilitas.
Ekosistem kota di IKN dirancang untuk mendukung seluruh aktivitas pemerintahan dan kehidupan sehari-hari para penduduknya. Selain fasilitas perkantoran dan hunian, berbagai fasilitas umum seperti pusat kesehatan, pusat perbelanjaan, restoran, dan hiburan juga akan tersedia. Dengan demikian, IKN diharapkan dapat menjadi kota yang layak huni dan mampu mendukung aktivitas pemerintahan pusat secara efisien.
Pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia merupakan proyek besar yang memerlukan perencanaan matang dan koordinasi lintas kementerian. Basuki menekankan bahwa semua persiapan dilakukan dengan cermat untuk memastikan transisi dari Jakarta ke IKN berjalan lancar dan tepat waktu. Dengan target penyelesaian tahap pertama pada 2025 dan tahap kedua pada 2028, pemerintah optimis bahwa pemindahan ibu kota ini dapat memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional sebagai negara dengan tata kelola pemerintahan yang modern dan terpusat.
Keberhasilan pemindahan ini diharapkan mampu menciptakan ibu kota baru yang tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi simbol kemajuan dan keberlanjutan bagi Indonesia. Dengan perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang tepat, IKN diharapkan dapat menjadi kota yang mampu mencerminkan visi Indonesia yang maju dan berdaya saing di masa depan.
