Sumber: antaranews.com
Jakarta Selatan Pos – Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, menyampaikan bahwa proses padu padan data tunggal sosial-ekonomi secara nasional telah mencakup 226 juta penduduk dari total sekitar 270 juta penduduk di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kunjungannya ke Bandarlampung pada Selasa.
Agus Jabo menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan, progres tersebut telah mencapai 90 persen dari total jumlah penduduk. Ia menargetkan bahwa proses padu padan data ini akan selesai pada bulan Februari mendatang. Dengan selesainya program ini, pemerintah berharap Indonesia akan memiliki data tunggal sosial-ekonomi yang dapat dijadikan acuan untuk berbagai program pembangunan.
Agus menambahkan, setelah program ini rampung, akan ada Instruksi Presiden (Inpres) mengenai Data Tunggal Sosial-Ekonomi yang bertujuan untuk mempermudah berbagai sektor pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Wamensos menjelaskan bahwa fondasi dari pelaksanaan program padu padan data ini berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. DTKS menjadi dasar untuk mengintegrasikan dan mencocokkan informasi dari berbagai sumber, sehingga dihasilkan data yang akurat dan dapat digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
“Ini adalah langkah bersejarah bagi kita semua. Selama ini, Indonesia belum pernah memiliki data tunggal sosial-ekonomi secara nasional. Data ini nantinya akan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan kementerian lain dalam melaksanakan berbagai program pembangunan, termasuk penyaluran bantuan sosial,” ujar Agus.
Menurutnya, upaya ini dilakukan setelah ditemukannya berbagai kendala dalam penyaluran bantuan sosial, seperti tumpang tindih data yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran.
Agus Jabo mengungkapkan bahwa program padu padan data dilakukan sebagai hasil evaluasi terhadap masalah yang muncul dalam penggunaan data sosial-ekonomi selama ini. Ia menyoroti kasus-kasus di mana bantuan sosial sering kali diberikan secara tidak merata atau bahkan bertumpuk pada satu pihak, akibat penggunaan data yang tidak terintegrasi.
“Dengan adanya data tunggal ini, diharapkan permasalahan tersebut dapat diminimalkan. Penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan dapat mencegah terjadinya praktik korupsi,” tambahnya.
Pemerintah juga berharap keberadaan data tunggal ini mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, tidak hanya dalam hal penyaluran bantuan, tetapi juga untuk perencanaan kebijakan di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
Agus Jabo menegaskan bahwa data tunggal sosial-ekonomi ini akan membawa dampak positif bagi Indonesia dalam jangka panjang. Dengan data yang valid dan terintegrasi, pemerintah dapat lebih efisien dalam merencanakan kebijakan dan program pembangunan. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan akurasi berbagai layanan publik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Melalui data yang terintegrasi, kita tidak hanya mencegah kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Agus Jabo.
Dengan target penyelesaian pada Februari mendatang, pemerintah optimis Indonesia akan segera memiliki sistem data sosial-ekonomi yang lebih baik. Hal ini menjadi langkah penting dalam memperkuat fondasi pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
