Jakarta Selatan Pos – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim melakukan kunjungan ke Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) di Jakarta pada Selasa (22/10), di mana ia mendorong akselerasi kemajuan di sektor pemasyarakatan. Dalam kunjungannya, Silmy menekankan pentingnya berbagai kebijakan, seperti pemberian amnesti dan grasi, pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas), serta kebijakan teknis lainnya yang berkaitan dengan pemasyarakatan.
Silmy meminta agar seluruh pihak yang terlibat dalam pemasyarakatan bersedia bekerja sama demi kemajuan yang lebih baik. Ia menyatakan, “Kami mohon keikhlasan Bapak dan Ibu untuk bisa bekerja sama memajukan pemasyarakatan.” Dalam pandangannya, berbagai kendala yang dihadapi di lapangan seharusnya tidak menjadi penghalang untuk mencari solusi terbaik, dengan pendekatan yang paling memungkinkan untuk diterapkan.
Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Ditjenpas Ambeg Paramarta mengungkapkan bahwa pihaknya sedang berupaya mencari formula terbaik untuk mempercepat proses pemberian amnesti dan grasi. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan lapas baru untuk meningkatkan kapasitas penahanan. Ambeg menambahkan bahwa penyusunan cetak biru atau blueprint untuk pelaksanaan Undang-Undang Pemasyarakatan dan penyelenggaraan integrasi sosial juga akan segera dilaksanakan, yang diharapkan dapat memberikan kerangka kerja yang lebih jelas dalam pengelolaan pemasyarakatan di Indonesia.
Tantangan lain yang dihadapi, seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Ditjenpas Supriyanto, adalah ketidak seimbangan rasio petugas penjaga tahanan dengan jumlah warga binaan. Saat ini, rasio tersebut adalah sekitar 1:42, yang berarti satu petugas penjaga harus mengawasi 42 orang warga binaan. Situasi ini menuntut perhatian lebih agar pemenuhan kebutuhan akan petugas dapat terpenuhi, sehingga keamanan dan kenyamanan di dalam lapas bisa terjaga dengan baik.
Supriyanto juga menyebutkan bahwa pihaknya sedang menyusun laporan komposisi tahanan untuk pemetaan yang lebih baik di lapangan. Dengan pemetaan yang tepat, diharapkan dapat memudahkan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menangani permasalahan di lapangan.
Dalam pertemuan tersebut, para direktur di Ditjenpas mempresentasikan program kerja dan capaian masing-masing direktorat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa visi dan misi Menteri dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sejalan dengan berbagai program yang telah berjalan. Kunjungan Silmy Karim ini diharapkan menjadi langkah awal dalam percepatan reformasi di bidang pemasyarakatan, dengan harapan kebijakan dan program yang telah disusun dapat berjalan lebih efektif di masa mendatang.
