Jakarta Selatan Pos – Provinsi Banten telah dipilih sebagai tuan rumah peluncuran Gerakan Lansia Berdaya, sebuah inisiatif yang direncanakan akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan Februari 2025. Dalam keterangannya di Serang pada hari Selasa, Penjabat Gubernur Banten, A. Damenta, menyatakan bahwa pihaknya telah siap sepenuhnya untuk menyukseskan acara tersebut. Persiapan intensif telah dilakukan, termasuk koordinasi internal dan eksternal untuk menyambut kunjungan Presiden ke provinsi tersebut.
Damenta menegaskan bahwa dukungan penuh akan diberikan untuk mendukung program ini. Ia menyebutkan bahwa Pemprov Banten telah memastikan segala kebutuhan acara dipersiapkan secara matang, termasuk aspek teknis dan logistik. Selama beberapa bulan terakhir, Provinsi Banten menjadi lokasi kunjungan sejumlah pejabat pemerintah pusat, di antaranya dari Kementerian Koordinator Pangan dan beberapa menteri lainnya, dalam rangka mendukung kesiapan swasembada pangan di wilayah tersebut.
Selain itu, Banten juga menerima kunjungan dari Komunitas Seruni Merah Putih yang dipimpin oleh Selvi Ananda Gibran bersama para istri menteri dari Kabinet Merah Putih. Kunjungan terakhir adalah dari Menteri Kebudayaan, Fadli Zon. Aktivitas ini menunjukkan bahwa Banten sedang menjadi perhatian khusus dalam berbagai program nasional.
Dalam kegiatan peluncuran Gerakan Lansia Berdaya, sekitar 5.000 lansia dari berbagai kalangan di seluruh Indonesia akan hadir. Peserta mencakup petani, nelayan, dan penyandang disabilitas. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para lansia dan mengoptimalkan kontribusi mereka dalam masyarakat. Damenta menyampaikan komitmennya untuk mendukung lansia agar menjadi lebih mandiri dan berdaya.
Di sisi lain, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN), Budi Setiyono, menjelaskan bahwa saat ini Indonesia sedang menghadapi fenomena aging population atau pertumbuhan populasi lansia yang signifikan. Fenomena ini memerlukan perhatian serius karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif jika tidak diantisipasi dengan baik. Salah satu dampaknya adalah penurunan produktivitas masyarakat akibat berkurangnya jumlah angkatan kerja.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah telah menginisiasi berbagai kebijakan, salah satunya adalah program Quick Wins yang digagas oleh Kementerian Pembangunan dan Kependudukan. Program ini mencakup peluncuran kartu lansia yang dirancang untuk mendukung kebutuhan para lansia. Kartu tersebut dapat digunakan untuk mengakses layanan pendidikan, wisata, kesehatan, transportasi umum, hingga pemberian alat bantu khusus bagi lansia.
Budi menyoroti bahwa Jepang dan Korea Selatan adalah contoh negara yang mengalami tantangan besar akibat aging population. Di kedua negara tersebut, tingkat kematian lansia akibat kesepian tergolong tinggi. Pemerintah Indonesia belajar dari pengalaman negara-negara tersebut untuk memastikan bahwa tren serupa tidak terjadi di tanah air.
“Negara harus hadir untuk menjawab tantangan ini,” ujar Budi dengan tegas. Ia menambahkan bahwa kehadiran negara diperlukan tidak hanya untuk mendukung kehidupan lansia, tetapi juga memastikan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.
Dengan peluncuran Gerakan Lansia Berdaya, pemerintah berharap dapat memberikan solusi konkret bagi masalah aging population di Indonesia. Dukungan yang diberikan melalui program ini diharapkan dapat menjadikan lansia lebih aktif, produktif, dan tetap merasa dihargai di tengah masyarakat.
